HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM : MAZHAB SEJARAH

-
Aspek Ontologis dari mazhab sejarah menekankan bahwa hukum adalah pola perilaku social yang terlembagakan. Proses institusionalisasi dari perilaku social ini sangat bergantung pada aspek-aspek seperti efektifitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam. Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep Volksgeist berada dalam tataran yang mendekati doktrin hukum kodrat. Namun, karena pengaruh aspek ontologisnya yang dualistis, Volksgeist ini harus dijeda sebagai karakteristik hukum “yang sebenarnya” yang berada dibelakang norma hukum positif.
         Konsep Volkgeist yang diemban oleh mazhab sejarah sebagai wakil utama dari model penalaran yang memaknai hukum sebagai perilaku social terlembagakan jelas terlalu abstrak untuk dipersepsikan sebagai pengalaman-pengalaman empiris keseharian. Konsep Volkgeist bahkan dapat dipersandingkan dengan konsep hukum kodrat dari model penalaran aliran hukum kodrat skala “hukum ideal” itu berspektrum universal, sedangkan pada mazhab sejarah spektrumnya justru bercorak plural.
     Volkgeist juga mempunyai sifat doctrinal, namun doktrin yang diembannya tidak hadir dan berlaku atas dasar kekuatan otoritas politik seperti halnya positivism hukum atau utilitarianisme. Pada dasarnya, model penalaran mazhab sejarah jelas sangat kuat bernuansa sosiologis-antropologis. Tanpa mengurangi pengakuan bahwa mazhab sejarah telah memperoleh respons positif dari pembela hukum adat dikawasan negara-negara civil law tetap tidak mampu mencegah semangat unifikasi dan kodifikasi dalam system hukum negara-negara tersebut.
         Pola penalaran yang dikembangkan oleh mazhab sejarah pada dasarnya tidak melewati langkah-langkah yang sitematis. Itulah sebabnya, model penalaran sangat alami, bukan sesuatu yang didesain khusus, konsisten dengan jargon aliran berfikir ini bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat.
Aspek ontologis dari mazhab sejarah menekankan bahwa hukum adalah pola-pola prilaku sosial yang terlembagakan. Lalu ditinjau dari aspek aksiologis, model penalaran hukum mazhab sejarah menggabungkan sekaligus antara kemanfaatan dan keadilan.
Pola Panalaran Madzhab Sejarah :
A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah. Menurut kebiasaan, perkawinan yang tidak dijalankan menurut hukum agama adalah tidak sah (dalam perspektif sosial).
Menurut nilai-nilai terinternalisasi yang diyakini volksgeist, kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak sah untuk tetap dipertahankan keberadaannya (dalam perspektif sosial).
Perkawinan yang tidak dijalankan menurut kebiasaan dan agama adalah tidak sah(dalam perspektf sosial).
A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan ajaran agama. Perkawinan A dan B adalah tidak sah (dalam perspektif sosial)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Realisme Hukum

-
A.     Pengertian Realisme Hukum Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan Sociological Jurisprudence. Ada penulis yang memasukkan “aliran” ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme atau bahkan sebagai aliran tersendiri. Ada pula yang mengidentikkan realisme dengan Pragmatic Legal Realism. Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris ( real ). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situl ah kebenaran sejati dapat diraih. [1] Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika ...
Read more

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-
A.     Pengertian Materi Muatan Undang-undang Republik Indonesia Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Istilah materi muatan undang-undang di perkenalkan oleh A. Hamid S.Atta-mimi yang berpendapat bahwa materi muatan Undang-undang negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem pembagian   kekuasaan negaranya. Undang-undang Negara Indonesia ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Hal tersebut meruju pada kewenangan pembentukan Undang-undang yang digariskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 perubahan kesatu menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.” Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “setiap ranc...
Read more

Introduction yang telat

-
Assalamualaikum  Haloo  Dilihat dari judulnya sih udah keliatan mau bahas apa hehehe  Yapp, harusnya gue buat post ini di awal-awal... alasan gue buat blog mungkin bisa ditebak dari post sebelumnya yaa buat tugas mata kuliah hahaha  Nama gue Dian, di saat ini gue mahasiswi hukum semester akhir yang tentunya pikiran gue sedang bergelut yang namanya skripsi... but gue gabakal bahas skripsi gue untuk saat ini mungkin nanti hahaha  Gue anak tunggal, i'm living just fine... alhamdulillah orang tua gue supportif dan cukup "selaw", gue punya sahabat yang unik-unik tapi tetep gue sayang wkwkwk Gue suka baca buku (tergantung mood), dengerin lagu, nonton drama korea kadang-kadang, nonton running man wkwkwkwk, gue suka foto lebih tepatnya fotoin orang atau pemandangan makanya gue lebih milih bagian dokumentasi pas jadi anggota kepanitiaan. Karena seneng aja fotoin orang candid a.k.a koleksiin komuk orang HAHAHA tapi serius gue suka aja kalo jadi yang dokumentasiin gitu....
Read more