Apa itu hukum ?

-


Definisi tentang hukum sangat sulit dibuat, karena tidak mungkin mendefinisikannya sesuai dengan kenyataan. Immanuel Kant menyatakan sebagai berikut : “Noch suchem die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).[1] Ucapan Kant tersebut hingga kini masih berlaku; sebab telah banyak sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum namun setiap pembatasan (definisi)tentang hukum yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.[2]

Kata kunci dari hukum adalah aturan/norm/norma karena sebelum adanya hukum terdapat norma-norma kehidupan yang mengatur, antara lain:

1.      Norma yang berdasarkan standar adat
Standar dari norma ini adalah kebiasaan. Apabila berkembang norma ini dapat menjadi hukum adat tetapi tidak ada kepastian hukum bila kebiassan itu tidak diberlakukan di tempat yagn lain.
2.      Norma kesopanan
Norma ini berhubungan dengan etika, bersifat lebih umum dibandingkan norma adat. Contohnya adalah ucapan terima kasih, menyapa orang, meminta maaf ketika melakukan kesalahan.
3.      Norma susila
Norma ini terkait dengan kemartabatan dan berkaitan dengan masalah hubungan seksual .
4.      Moralitas
Norma yang berasal dari suara hati nurani
5.      Norma agama
Norma ini berlaku lokal, seperti dalam hukum Islam yang hanya untuk orang yang beragama Islam .
6.      Hukum
Norma yang memiliki suatu bentuk formalitas. Hukum adalah bagian yang memiliki ciri khusus. Dimana ada suatu kepastian, berbeda dengan kelima norma diatas dan undang-undang itu bagian sebuah hukum yang berbasis dari norma-norma.

Jadi, hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang memiliki kekuatan untuk memaksakan, melakukan suatu hal atau tidak dan diberikan sanksi bila dilanggar dan ditegakkan secarta paksa. Sehingga, keberadaan hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya mengatur tata tertip kehidupan masyarakat, tapi juga mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.[3]



DAFTAR PUSTAKA

Kansil, S.H, Prof. Drs. C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA. Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.




[1] Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H, PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA, Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 30.
[2] Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H, PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA, Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 31.
[3] Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H, PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA, Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 32.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Realisme Hukum

-
A.     Pengertian Realisme Hukum Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan Sociological Jurisprudence. Ada penulis yang memasukkan “aliran” ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme atau bahkan sebagai aliran tersendiri. Ada pula yang mengidentikkan realisme dengan Pragmatic Legal Realism. Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris ( real ). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situl ah kebenaran sejati dapat diraih. [1] Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika Serikat. Teori
Read more

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-
A.     Pengertian Materi Muatan Undang-undang Republik Indonesia Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Istilah materi muatan undang-undang di perkenalkan oleh A. Hamid S.Atta-mimi yang berpendapat bahwa materi muatan Undang-undang negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem pembagian   kekuasaan negaranya. Undang-undang Negara Indonesia ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Hal tersebut meruju pada kewenangan pembentukan Undang-undang yang digariskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 perubahan kesatu menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.” Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “setiap rancangan Undang-undang
Read more

TEORI-TEORI DALAM PENALARAN HUKUM

-
Image
Judul Buku        :    Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Penulis              :    Shidarta Penerbit            :    Genta Publishing Tahun Terbit     :    2013 Tebal Buku       :    476 halaman TEORI-TEORI DALAM PENALARAN HUKUM 1.       Hermeutika dan konstruksitivisme kritis Kedua model penalaran ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena, konstuktivisme tidak mungkin ada tanpa adanya hermeneutis didalamnya. Kedua model ini disebut juga dengan ”state of the art” dalam teori-teori postmodern dan memang dari awal di desain untuk lebih “akrab” dengan ilmu yang berbasis sosial atau kemanusiaan. 2.       Sociological jurisprudence Model penalaran ini diangkat dari sistem common law , khususnya Amerika Serikat. Namun, kelebihannya dalam menghubungkan antara kertetutupan logika positivism hukum dan keterbukaan logika mazhab sejarah telah menarik perhatian banyak dari penstudi hukum yang berada dala
Read more