TEORI-TEORI DALAM PENALARAN HUKUM

-


Judul Buku       :   Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum
Penulis             :   Shidarta
Penerbit           :   Genta Publishing
Tahun Terbit    :   2013
Tebal Buku      :   476 halaman


TEORI-TEORI DALAM PENALARAN HUKUM

1.     Hermeutika dan konstruksitivisme kritis
Kedua model penalaran ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena, konstuktivisme tidak mungkin ada tanpa adanya hermeneutis didalamnya. Kedua model ini disebut juga dengan ”state of the art” dalam teori-teori postmodern dan memang dari awal di desain untuk lebih “akrab” dengan ilmu yang berbasis sosial atau kemanusiaan.

2.     Sociological jurisprudence
Model penalaran ini diangkat dari sistem common law, khususnya Amerika Serikat. Namun, kelebihannya dalam menghubungkan antara kertetutupan logika positivism hukum dan keterbukaan logika mazhab sejarah telah menarik perhatian banyak dari penstudi hukum yang berada dalam lingkungan sistem civil law.
Bila melihat sistem hukum Indonesia yang sebagaian besar masih mengangkat unsur hukum adat, penempatan model ini membuat arah pemahaman yang lebih holistic. Menurut Soetandyo wignjosoebroto, hukum adat sebenarnya hanya akan menemukan kelestariaanya jika diperlakukan sebagai common law. Dalam konteks keindonesiaan, cara pandang penganut ala [American] sociological prudence yang dijiwai sistem common law merupakan kerangka berpikir yang tepat karena terhindar dari perspektif satu arah jika hanya menggunakan positivism hukum yang identic sebagai model penalaran dari sistem civil law.

3.     Teori hukum pembangunan
Teori ini lahir atas ketertarikan Mochtar Kusumaatmadja terhadap sociological Jurisprudence (dan pragmatic legal realism). Sebagai model penalaran hukum, teori ini dijadikan applied theory dengan ,melihat kebutuhan – kebutuhan pembangunan di Indonesia. Konsep berpikir dari teori ini telah diterima secara normative sebagai konsep pembinaan hukum di Indonesia sejak 1973.
Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan grand theories dan middle rang theory dalam ruang lingkup civil law system, atau lebih khususnya konteks keindonesiaan.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Realisme Hukum

-
A.     Pengertian Realisme Hukum Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan Sociological Jurisprudence. Ada penulis yang memasukkan “aliran” ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme atau bahkan sebagai aliran tersendiri. Ada pula yang mengidentikkan realisme dengan Pragmatic Legal Realism. Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris ( real ). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situl ah kebenaran sejati dapat diraih. [1] Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika Serikat. Teori
Read more

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-
A.     Pengertian Materi Muatan Undang-undang Republik Indonesia Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Istilah materi muatan undang-undang di perkenalkan oleh A. Hamid S.Atta-mimi yang berpendapat bahwa materi muatan Undang-undang negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem pembagian   kekuasaan negaranya. Undang-undang Negara Indonesia ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Hal tersebut meruju pada kewenangan pembentukan Undang-undang yang digariskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 perubahan kesatu menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.” Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “setiap rancangan Undang-undang
Read more