Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum : Positivisme Hukum

-
Positivisme Hukum

Seiring dengan pengaruh Positivisme yang menambah dunia sains pada umumnya, maka tidak terkecuali disiplin ilmu hukum pun menghadapi badai serupa. Pengaruh ini pada gilirannya memberi bentuk pada berbagai keluuarga sistem hukum. Positivisme Huum dalam definisinya yang tradisional tentang hakikat hukum memaknainya sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dari segi ontologinya, pemaknaan demikian mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Penjelasan mengenai hal ini dapat mengacu pada Teori Hukum Kehendak dari John Austin dan Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Berbeda dengan Aliran Hukum Kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada Positivisme Hukum aktivitasya justru diturunkan kepada permasalahan konkret. 

Masalah validitas atau legitimasi aturan tetap diberi perhatian, akan tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah juga norma-norma hukum. logikanya, norma hukum hanya mungin diuji dengan norma hukum pula, bukan dengan non-norma hukum. Norma positif akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatris, sepanjang ia mengikuti “the rule systematizing logic of legal science” yang memuat asas eksklusi, subsumsi, derogasi dan nonkontradiksi. Jika Aliran Hukum Kodrat memiliki kekuatan argumen pada wacana validasi atau legitimasi hukum buatan manusia, maka kekuatan argumen Positivisme Hukum terletak pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam strukur kasus-kasus konkret. Seandainya skema Aliran Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum digabungkan, segera tampak bahwa kedua model penalaran itu bersambungan dari sumbu y ke sumbu x dengan pola top-down dan doktrinal-deduktif.
          
Aspek aksiologis yang diperjuangkan Positivisme Hukum adalah kepastian hukum. Dengan mengambil sumber formal berupa perundang-undangan diyakini bahwa hal ini dapat diwujudkan. Asas legalitas merupakan roh dari upaya pengajaran kepastian hukum tersebut. Asas ini oleh Vob Feuerbach dirumuskan dalam adigium “No punishment without law, no punishment without crime, no crime without punishment” . asas ini kemudian mendominasi khususnya dalam hukum pidana sehingga dalam banyak kodifiasi dimuat dalam pasal pertama. itulah sebabnya larangan retroaktif dan penerapan analogi sangat ditekankan dalam konsep berpikir tradisional Positivisme Hukum.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Realisme Hukum

-
A.     Pengertian Realisme Hukum Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan Sociological Jurisprudence. Ada penulis yang memasukkan “aliran” ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme atau bahkan sebagai aliran tersendiri. Ada pula yang mengidentikkan realisme dengan Pragmatic Legal Realism. Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris ( real ). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situl ah kebenaran sejati dapat diraih. [1] Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika ...
Read more

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-
A.     Pengertian Materi Muatan Undang-undang Republik Indonesia Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Istilah materi muatan undang-undang di perkenalkan oleh A. Hamid S.Atta-mimi yang berpendapat bahwa materi muatan Undang-undang negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem pembagian   kekuasaan negaranya. Undang-undang Negara Indonesia ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Hal tersebut meruju pada kewenangan pembentukan Undang-undang yang digariskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 perubahan kesatu menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.” Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “setiap ranc...
Read more

Introduction yang telat

-
Assalamualaikum  Haloo  Dilihat dari judulnya sih udah keliatan mau bahas apa hehehe  Yapp, harusnya gue buat post ini di awal-awal... alasan gue buat blog mungkin bisa ditebak dari post sebelumnya yaa buat tugas mata kuliah hahaha  Nama gue Dian, di saat ini gue mahasiswi hukum semester akhir yang tentunya pikiran gue sedang bergelut yang namanya skripsi... but gue gabakal bahas skripsi gue untuk saat ini mungkin nanti hahaha  Gue anak tunggal, i'm living just fine... alhamdulillah orang tua gue supportif dan cukup "selaw", gue punya sahabat yang unik-unik tapi tetep gue sayang wkwkwk Gue suka baca buku (tergantung mood), dengerin lagu, nonton drama korea kadang-kadang, nonton running man wkwkwkwk, gue suka foto lebih tepatnya fotoin orang atau pemandangan makanya gue lebih milih bagian dokumentasi pas jadi anggota kepanitiaan. Karena seneng aja fotoin orang candid a.k.a koleksiin komuk orang HAHAHA tapi serius gue suka aja kalo jadi yang dokumentasiin gitu....
Read more