LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM : [AMERICAN] SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

-
Sociological Jurisprudence adalah model penlaran yang lahir dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Sekalipun demikian, model penalaran ini telah banyak dimodifikasi, khususnya tatkala sistem hukum lain mencoba mengakomodasikannya. Kata “American” dalam uraian ini sengaja disisipkan sekedar mepertegaskan model yang dibicarakan adalah orientasi berpikir yuridis Sociological Jurisprudence dalam coraknya yang genuine, mengikuti konsep awal pemikiran Roscoe Pound, yang dikenal sangat bangga dalam sistem hukum versi Amerika Serikat. Kekhasan dari sistem hukum Ameriks Serikat pada umumnya, yang berakar dari keluarga sistemcommon law, adalah aspek ontologisnya yang mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim in-concreto. Hukum adalah judge-made-law.
[American] Sociological Juriprudence adalah sintesis dari dua aliran filsafat hukum, yaitu Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah. Ada dua pandangan, bahwa Positivisme Hukum merupakan tesis sedangkan Mazhab Sejarah sebagai antitesis. Tampaknya, kalau melihat kepada sisi ontologisnya bahwa hukum lebih diartikan sebagai putusan hakim in-concreto, posisi tesis dan antitesis ini lebih tepat jika dibalik. Lain halnya, jika model penalaran [American] Sociological Jurisprudence ini diadopsi ke dalam keluarga sistem civil law yang meletakkan perundang-undangan (legislation) pada kedudukan yang lebih utama dibandingkan putusan hakim.
Model penalaran ini juga dapat diperbandingkan dengan Utilitarianisme. Perbedaan yang mencolok dari keduanya adalah pada gerakan linear dan simultan pada masing-masing pola penalaran. Utilitarianisme mendahulukan pola top-down  baru kemudian diikuti oleh gerakan bottom-up, sementara pada Sociological Jurisprudence, kedua pola tersebut diasumsikan berlangsung bersamaan. Aspek aksiologis dari model penalaran Socioligical Jurisprudence menunjukkan adanya tujuan kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan kemanfaatan dicapai dengan pendeketan nondoktrinal-induktif melalu metode penelaahan fakta-fakta empiris, sedangkan kepastian hukum diperoleh pendekatan doktrinal-deduktif melaui sumber hukum otoritatif, baik berupa yuridprudensi yang mempunyai kekuatan mengikat berkat asas preseden, maupun dalam bentuk perundang-undangan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Realisme Hukum

-
A.     Pengertian Realisme Hukum Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan Sociological Jurisprudence. Ada penulis yang memasukkan “aliran” ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme atau bahkan sebagai aliran tersendiri. Ada pula yang mengidentikkan realisme dengan Pragmatic Legal Realism. Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris ( real ). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situl ah kebenaran sejati dapat diraih. [1] Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika ...
Read more

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-
A.     Pengertian Materi Muatan Undang-undang Republik Indonesia Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Istilah materi muatan undang-undang di perkenalkan oleh A. Hamid S.Atta-mimi yang berpendapat bahwa materi muatan Undang-undang negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem pembagian   kekuasaan negaranya. Undang-undang Negara Indonesia ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Hal tersebut meruju pada kewenangan pembentukan Undang-undang yang digariskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 perubahan kesatu menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.” Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “setiap ranc...
Read more

Introduction yang telat

-
Assalamualaikum  Haloo  Dilihat dari judulnya sih udah keliatan mau bahas apa hehehe  Yapp, harusnya gue buat post ini di awal-awal... alasan gue buat blog mungkin bisa ditebak dari post sebelumnya yaa buat tugas mata kuliah hahaha  Nama gue Dian, di saat ini gue mahasiswi hukum semester akhir yang tentunya pikiran gue sedang bergelut yang namanya skripsi... but gue gabakal bahas skripsi gue untuk saat ini mungkin nanti hahaha  Gue anak tunggal, i'm living just fine... alhamdulillah orang tua gue supportif dan cukup "selaw", gue punya sahabat yang unik-unik tapi tetep gue sayang wkwkwk Gue suka baca buku (tergantung mood), dengerin lagu, nonton drama korea kadang-kadang, nonton running man wkwkwkwk, gue suka foto lebih tepatnya fotoin orang atau pemandangan makanya gue lebih milih bagian dokumentasi pas jadi anggota kepanitiaan. Karena seneng aja fotoin orang candid a.k.a koleksiin komuk orang HAHAHA tapi serius gue suka aja kalo jadi yang dokumentasiin gitu....
Read more