Pep's Talk

Harus diakui bahwa agak sulit mengungkapkan model penalaran hokum apa saja yang telah mempengaruhi perjalanan sistem hukum nasional Indonesia. Jawaban terhadap hal ini bias berbeda-beda, bergantung pada parameter apa yang digunakan. Sebagai contoh, jika yang diacu adalah terbatas pada rumusan konstitusi (UUD 1945), maka jawabannya dapat mengarah ke semua model penalaran yang ada. Tidak terbantahkan bahwa penduduk Indonesia dilihat dari perjalanan kebudayaannya telah sangat terbiasa hidup dalam pluralisme dalam berbagai hal. Sebelum bangsa Eropa menguasai beberapa jalur perdagangan di Nusantara, perbedaan tersebut belum menjadi hambatan dalam interaksi di antara mereka. Hukum adat dan di sana-sini mendapat pengaruh dari hukum agama, telah dirasakan cukup mengatur hubungan tersebut. Naun, setelah ekspansi para pedagang Eropa itu, hukum adat mulai terdesak. Dengan penekanan pada nilai kekuasaan (politik) yang kuat ditambah dengan optic etnosentrismenya, para pendatang dari Eropa ini ...

Dengan bantuan ilmu perundang-undangan, substansi sistem hukum Indonesia dapat pula disusun dalam suatu pola hubungan hirarkis. A. Hamid S. Attamimi menggunakan dua pendekatan dalam menyusun tata susunan peraturan dalam sistem hukum Indonesia itu, yaitu dengan menggunakan “ Die lehre von dem Stufenaubau der rechtsordnung”  dari Hans Nawiasky dan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Sistem Hukum di Indonesia adalah produk langsung budaya dilihat dari arus nilai-nilai dan produk langsung  politik dilihat dari arus energi. Konstelasi yang member bentuk pada sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia tersebut. Suatu penelitian yang relative komprehesif tentang segi sejarah hukum ini telah dilakukan oleh Soetandyo Wignjosoebroto dengan menitikberatkan pada dimensi social politiknya. Rentang waktu yang diteliti Soetandyo mencangkup periode pasca-VOC sampai pada tahun 1990. Penelitian serupa dilakukan oleh Moh. ...

Dalam aspek aksiologis diasumsikan bahwa manusia adalah makhluk yang independen, berkehendak bebas. Sebab, hanya dengan kebebasan itulah terdapat pertanggungjawaban. baik secara moral maupun hukum. Ada banyak aliran pemikiraan menelaah aspek aksiologis dari tindakan manusia. Sesuai dengan pembagian aspek ontologis dan epistemologis di atas, maka aspek aksiologis inipun dibagi dalam tiga kelompok pemikiran, yaitu Idealisme-etis, Deontologisme-etis dan Teleologisme-etis. 1.        Idealisme-etis, adalah aspek aksiologis yang menganggap bahwa ukuran baik-baik sesuatu ditentukan oleh nilai-nilai spiritual. 2.        Deontologi-etis, kata Deontologi diambil dari kata deon (bahasa Yunani) yang berarti apa yang harus dilakukan atau kewajiban. Deontologisme dalam hal ini menilai baik buruk suatu tindakan dari sudut tindakan itu sendiri, bukan dari akibatnya. 3.        Teleologisme-etis ata...

Aliran hukum kodrat menempatkan ontologi hukum pada tataran yang sangat abstrak. Hakikat hukum yang sebenarnya dimaknai lebih sebagai asas-asas daripada norma. Keberadaan positif tetap diakui eksistensinya, namun hukum positif ini dapat serta merta terancam keberadaannya seandainya tidak memenuhi persyaratan moralitas yang dibebankan oleh hukum kodrat. Aliran hukum kodrat atau natural law thought adalah merupakan salah satu substansi dari perkembangan filsafat hukum. Berawal dari masa yunani kuno yang dkritisi oleh Cicero, dengan Thomas Aquinas sebagai penganalisis dan dibantu kalangan rohaniawan Gereja Katolik. Terkenal dengan ultra ecclesiam nulla salus yaitu moralitas disamakan dengan hukum agama sehingga diluar itu (Gereja) tidak ada keselamatan (kebenaran) dimana hakikat hukum merupakan moralitas yang kekel dan abadi (immortal). Yang dimana digunakan oleh sebagian besar hakim-hakim AS sebagai sumber hukum internasional dalam penafsi...

Model penalaran hukum utilitarianisme pada dasarnya berangkat dari titik tolak yang sama dengan positivisme hukum  yang memaknai hukum sebagai norma positif dalam sistem   perundang-undangan.  Aspek ontologis dari model penalaran utilitarianisme tidak berbeda. apa yang membedakan utilitarianisme dan positivisme hukum adalah pada gerakan top-down yang kemudian diikuti dengan gerakan bottom-up. Gerakan bottom-up ini muncul karena norma positif dalam sistem perundang-undangan itu harus diuji dalam lapangan kenyataan. Utilitarianisme dalam konteks ini sebenarnya memberi nilai tambah pada positivisme hukum, namun ironisnya, juga membuat hukum kehilangan kemurniannya seperti diinginkan Kelsen. Secara teoretis kepastian dan kemanfaatan tidak berada pada posisi sederajat. Inlah yang membedakannya dengan model penalaran hukum ala (American) Sosiological Jurispudence. Kepastian hukum menurut Utilitarianisme harus menjadi tujuan primer hukum, baru kemudian diikuti dengan kemanf...

Aspek Ontologis dari mazhab sejarah menekankan bahwa hukum adalah pola perilaku social yang terlembagakan. Proses institusionalisasi dari perilaku social ini sangat bergantung pada aspek-aspek seperti efektifitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam. Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep Volksgeist berada dalam tataran yang mendekati doktrin hukum kodrat. Namun, karena pengaruh aspek ontologisnya yang dualistis, Volksgeist ini harus dijeda sebagai karakteristik hukum “yang sebenarnya” yang berada dibelakang norma hukum positif.          Konsep Volkgeist yang diemban oleh mazhab sejarah sebagai wakil utama dari model penalaran yang memaknai hukum sebagai perilaku social terlembagakan jelas terlalu abstrak untuk dipersepsikan sebagai pengalaman-pengalaman empiris keseharian. Konsep Volkgeist bahkan dapat dipersandingkan dengan konsep hukum kodrat dari model penalaran aliran hukum kodrat skala “hukum ideal” itu berspektrum universal, ...

Secara ontologis hakikat hukum yang dipersepsikan secara umum dalam penalaran hukum di Indonesia adalah hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Kesimpulan ini dapat ditarik dari perpektif makro, yaitu dari sistem hukum Indonesia, dan secara mikro, yakni dari kasus kedung omdo sebagaimana diilustasikan diatas. Pemaknaan hukum secara sempit demikian sesungguhnya telah mempersempit dimensi ontologis dari ilmu hukum itu sendiri. Menurut B. Arief Sidharta, objek telah ilmu hukumadalah hukum positif di suatu negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku disini, sekarang; Ius constitutum).             Hukum positif ini merupakan sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan- putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengembangan kewenangan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum unt...